Dasar Hukum

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Tags: Beranda Profil
Noviyanto Rahmadi
Noviyanto Rahmadi
1 tahun yang lalu
Share:
  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414);
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inkusif Pasal 7 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 270)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif  berbasis Kekayaan Intlektual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomolr 11);
  14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);
  15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 532);